FID.ID - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, meminta pemerintah menata kembali kebijakan impor dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Ia menilai aturan yang mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli pasokan BBM dari Pertamina berpotensi merugikan masyarakat.
“Energi memang sektor strategis dan negara harus hadir. Namun perlindungan berlebihan justru membuat Pertamina manja, merugikan konsumen, dan menghambat persaingan sehat,” ujar Mulyanto, Minggu (21/9).
Menurutnya, kebijakan ini bisa membuat harga BBM non-subsidi di SPBU swasta lebih mahal karena adanya margin tambahan dari Pertamina sebagai pemasok tunggal. Ia juga menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap Pertamina setelah muncul kasus dugaan “Pertamax oplosan” yang memicu sebagian konsumen beralih ke SPBU swasta.
Mulyanto menambahkan, pengaturan ini berisiko menciptakan monopoli terselubung yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan pasar dan aturan persaingan usaha sebagaimana diingatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kebijakan energi tidak boleh hanya melindungi BUMN. Jika pada akhirnya membuat konsumen jadi korban karena harga mahal dan pilihan terbatas, itu harus ditinjau ulang,” tegasnya. (MRY)
.jpg)
0 Comments